counter

Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Begini Respons Garuda dan KAI

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Hal ini dilakukan demi mensukseskan program vaksinasi dan menekan angka penyebaran COVID-19.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik.

Saat ini pihaknya akan menunggu aturan detailnya soal pemberlakuan transportasi udara di masa larangan mudik lebaran. Rencananya, mudik lebaran bakal dilarang sejak tangal 6-17 Mei 2021 mendatang.”Tentu saja kami akan support, sambil kami tunggu aturan detailnya,” ujar Irfan saat dihubungi lewat pesan singkat oleh detikcom, Jumat (26/3/2021).

Selain Garuda, PT KAI (Persero) yang menjadi operator kereta api juga mengatakan akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah soal larangan mudik. Kini KAI akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait operasional kereta api selama masa larangan mudik lebaran.

“KAI mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. KAI akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus kepada detikcom.
Seperti diketahui, pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat, tujuannya untuk melancarkan program vaksinasi dan menekan angka penyebaran Covid-19.

BACA JUGA  Iris Software meluncurkan platform akuntansi cloud 'generasi berikutnya' | azltron.com

“Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat, sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual.

Menurut Muhadjir operasional transportasi akan dibatasi. Namun, untuk angkutan barang jelas tidak dilarang bahkan bakal diberi pelonggaran selama masa mudik Lebaran. Sedangkan untuk transportasi yang mengangkut orang, seperti bus, kereta api, kapal, hingga pesawat aturannya masih digodok di internal Kementerian Perhubungan. Menurut Sekjen Kemenhub Djoko Sasono, angkutan Lebaran tak sepenuhnya dilarang beroperasi selama masa mudik.

“Terkait dengan larangan mudik ini tentunya ada kegiatan-kegiatan yang nanti dikecualikan, kami akan berkoordinasi nanti dengan Satgas Nasional. Rincinya nanti akan kami laporkan di dalam kesempatan terpisah kepada kawan media,” kata Djoko.

“Pada intinya yang diizinkan bepergian adalah orang yang sehat tentu dengan tugas-tugas tadi terkait masalah perekonomian terutama,” lanjutnya.

BACA JUGA  Tak ada larangan mudik Lebaran 2021, tapi Kemenhub akan memperketat syarat

Masyarakat Diharap Mengerti Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021
Sejak awal, Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendukung kebijakan melarang mudik Lebaran tahun 2021 untuk menekan laju penyebaran Covid-19, meskipun program vaksinasi massal sedang berlangsung.

“Dikhawatirkan jika diizinkan mudik maka penyebaran kasus Covid-19 bakal meningkat sehingga dapat memperberat tugas pemerintah,” kata Syarief di Jakarta, Jumat (26/3/2021). “Mereka yang datang itu terdampak terpapar Covid-19 membuat kerepotan di daerah yang mereka datang.” Masyarakat diharapkan bisa mengerti dengan kebijakan larangan mudik tahun ini. “Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah,” kata Syarief.

Dalam laporan situs resmi DPR, Syarief mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menjabarkan protokol larangan mudik yang terkoordinasi sampai ke tingkat bawah. Penjabaran tersebut dinilai mendesak untuk dilaksanakan seiring dengan terbitnya keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik tanpa terkecuali. “Saya kira, keputusan dari Presiden untuk melarang mudik maka perlu adanya penjabaran dan terkoordinasi sampai ke tingkat bawah baik dari Kepolisian maupun Kemenhub agar berjalan efektif dan dipatuhi. Saya mengusulkan, harus ada sanksi bagi yang melanggar larangan mudik tersebut. Karena, dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan mengurangi interaksi antara manusia satu dengan lainnya,” ujar Syarief.

BACA JUGA  Cara Gampang Cek Bantuan UMKM Online

Politisi Nasional Demokrat mengatakan jika sampai terjadi arus mudik yang begitu besar, apalagi dari zona merah ke daerah-daerah yang belum terlalu rawan, dikhawatirkan terjadinya penularan dan akan susah untuk diatasi. Sebagaimana diketahui, di berbagai daerah fasilitas kesehatan, ketersediaan alat pelindung diri dan sebagainya masih sangat terbatas.

“Terus terang saja, contohnya seperti di daerah Kalimantan Barat yang tadinya masih landai, ternyata kemarin sudah ada peningkatan orang yang terdampak Covid-19 mencapai 100 persen. Nah, ini tentu menjadi harapan kita bagaimana keputusan Presiden yang melarang mudik tersebut betul-betul bisa dijabarkan sehingga ini bisa efektif,” kata legislator dapil Kalimantan Barat I.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *